MASIGNCLEAN104

Sejarah Samsat Terbentuk

Beberapa waktu lalu saya ditilang oleh Polisi yang melakukan patroli, dalam kesempatan itu saya diperiksa polisi dan diperiksa semua kelengkapan berkendara dan surat-surat. Saya dikenakan tilang dikarenakan STNK yang tidak sah. 

Ketidak sah an STNK dilihat apakah ada tanda cap stempel di tahun berjalan , jika tidak ada maka dilihat bagian sisi lain yang seperti gambar dibawah ini.

saya mencoba berfikir untuk mendebatkan ini kepada pak polisi mengenai keterlambatan pajak yang telah saya lakukan. tetapi berfikir ulang untuk mengurungkan debat tersebut. dan saya pun menerima tilang tersebut dengan alasan STNK tidak SAH.



Dengan kejadian tersebut saya mencoba untuk memahami tugas polisi mengenai penilangan terhadap telat paja. Sekarang saya akan gambarkan terlebih dulu sejarahnya bagaimana SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap = Polisi, Dispenda dan Jasa Raharja) itu terbentuk.

Jadi begini. Negara mewajibkan kendaraan bermotor yang menginjak jalan umum untuk didaftarkan. Daftarnya ke Polisi sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lantas).

Sebagai bukti atas pendaftaran kendaraan bermotor diberikanlah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (atau biasa kita sebut ‘pelat nomer’). Kendaraan yang tidak terdaftar bisa ditindak secara hukum.

Dalam satu tahun sekali, STNK harus disahkan oleh Polisi (silakan lihat di STNK masing-masing, ada 4 kotak yang nanti diisi stempel setiap tahun. tidak ada kotak ke-5 sebab setiap 5 tahun STNK akan diperbarui). Tujuan disahkan setiap tahun adalah untuk mengecek apakah STNK benar dipegang oleh pemilik atau tidak (hilang, dicuri, digelapkan, dsb).

Mengapa bisa dicek seperti itu? Karena pengesahan tahunan meminta pengendara menunjukkan KTP pemilik asli, yang nanti dicek petugas, apakah cocok dengan identitas di STNK. Kalau cocok, langsung dikasih stempel pengesahan. (logikanya, maling yang berhasil mencuri kendaraan dan STNK, tidak memiliki KTP pemilik kendaraan yang asli. Kecuali si maling berhasil juga mengambil dompet yang berisi KTP pemilik)

Di samping itu, negara juga mewajibkan pemilik kendaraan bermotor MEMBAYAR PAJAK. Namun kalau warga tidak bayar pajak, tidak bisa ditindak secara hukum. Akhirnya banyak yang malas bayar pajak.

Dalam kondisi seperti ini, terjadi dialog imajiner antara Dispenda dan Polri kira-kira seperti ini:
“Pak Polisi.. Bagaimana kalau kita kerja sama. Pengendara banyak banget nih yang males bayar pajak. Bagaimana bisa membangun kota/kabupaten, kalau pajak kendaraan yang masuk sedikit, padahal jumlah kendaraan yang nginjek jalan banyak? Masalah kantor saya yang siapin, pak Polisi kerja aja, gimana?”

Dan pak Polisi-pun menjawab, “Deal!”
Nah, begitulah sejarah pada awalnya, sehingga Polisi gabung sama Dispenda dalam satu kantor namanya Samsat (Jasa Raharja datang melengkapi, karena sangat berkaitan dengan santunan laka lantas).

Untuk MEMAKSA pengendara membayar pajak, proses PENGESAHAN STNK TAHUNAN OLEH POLISI diletakkan SETELAH proses PEMBAYARAN PAJAK KEPADA DISPENDA. Jadi mau tidak mau, masyarakat yang mau mengesahkan STNK tahunannya, harus bayar pajak dulu.
Jadi begitu ceritanya. Polisi sebenarnya tidak menilang masalah pajak, tapi stempel pengesahan tahunannya. Kalau tidak disahkan setiap tahun, STNK itu dipandang tidak sah.

Begitu ceritanya pak. Kalau Bapak merasa janggal, ya memang janggal. Karena tidak adanya satu suara di dalam lalu lintas masalah ini. Tidak semua Polantas memahami sejarah ini, sehingga nyangkut di dasar hukum bahwa POLISI tidak ada hubungan dengan PAJAK.
Jadi memang beragam di lapangan, ada yang tidak menilang, ada juga yang menilang. Kalau saya saat jadi Kanit Patroli, saya tilangin pak. Saya tunjukkan bahwa yang saya tilang adalah “ketiadaan stempel pengesahan tahunannya” bukan masalah “pajak”nya.

Saran saya, tidak perlu pusing-pusing mencari dasar ini, dasar itu. Cukup jalankan saja kewajiban kita sebagai pengendara. Mematuhi peraturan lalu lintas, dan membayar pajak. Warga bijak – taat pajak. Bukan begitu, pak?
Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5004d6a040c8b/ditilang-karena-stnk-mati
Share This :